Dampak Pornografi Bagi Semua Kalangan
10 years ago
Epistemologi dalam Ilmu Hukum Perdata
oleh Mukhrom, S.HI, M.H
sumber :http://mukhrom-albantani.blogspot.com/
A. PENDAHULUAN
Epistemologi selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji, karena disinilah dasar dasar pengetahuan maupun teori pengetahuan yang diperoleh manusia menjadi bahan pijakan. Konsep-konsep ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dewasa ini beserta aspek aspek praktis yang ditimbulkannya dapat dilacak akarnya pada struktur pengetahuan yang membentuknya. Dari epistemologi, juga filsafat –dalam hal ini filsafat modern – terpecah berbagai aliran yang cukup banyak, seperti rasionalisme, pragmatisme, positivisme, maupun eksistensialisme.
Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematik. Dengan demikian epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Hadari Nawawi mendefinisikan Epistimologi adalah filsafat yang membahas cara kerja atau proses dalam usaha/kegiatan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar secara mendalam, dan Surajiyo menerangkan Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal muasal, sumber, metode, struktur dan validitas atau kebenaran pengetahuan.
Epistemologi adalah "the theory of knowledge." Pada tempat yang sama ia menerangkan bahwa epistemologi merupakan "the branch of philosophy which concerned with the nature and scope of knowledge, its presuppositions and basis, and the general reliability of claims to knowledge". Epistemologi juga disebut logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Akan tetapi, logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika minor dan logika mayor. Logika minor mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya, seperti silogisme. Logika mayor mempelajari hal pengetahuan, kebenaran, dan kepastian yang sama dengan lingkup epistemologi.
Ilmu hukum adalah ilmu yang berbicara dan mempelajari hal-hal mengenai hukum. sedangkan Ilmu adalah kebenaran obyektif atau tahu secara tepat “apa sebabnya sesuatu demikian atau mengapa sesuatu demikian atau tahu sebab-sebab sesuatu demikian” dalam kesadaran manusia. Misalnya tahu perbedaan mengapa atau apa sebabnya suatu pelanggaran hukum dikategorikan sebagai pelanggaran pidana atau perdata, atau tahu secara benar perbedaan kecerdasan intlektual dengan kecerdasan emosional, antara Administrasi Publik dan Administrasi Privat dll. Dengan kata lain Ilmu tidak diketahui oleh pada umumnya manusia.
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum adalah sebuah tatanan (Hukum ada dalam sebuah tatanan yang paling tidak dapat dibagi kedalam tiga yaitu : tatanan transedental, tatanan sosial dan tatanan politik.) yang utuh (holistik) selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil.
Filusuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.
Hukum merupakan sistem pengatur terpenting dalam segala aspek kehidupan manusia. Berbagai landasan hukum sering dijadikan patokan oleh manusia dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Benthan menerangkan, hukum itu untuk memaksimalkan kesenangan sebanyak-banyaknya masyarakat (the gretaest happinesfor the greatest number), menurut Von savigny, h ukum itu pengejawantahan (penerapan) kesadaran hukum masyakat (legal consciece of society, rechtsbewutzijm). Ajaran ini menemukan pembenaran bahwa hukum berbeda-beda antara masyarakat yang berbeda. Ajaran ini juga mengajarkan agar hati-hati dalam “mengimpor” hukum dari tempat lain yang belum tentu cocok.
Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari Burgerlijkrecht di masa penjajahan Jepang. Hukum perdata disebut juga hukum sipil (civilrecht) dan hukum privat (privatrecht). Adapun menurut Subekti, perkataan hukum perdata mengandung dua istilah, yaitu : pertama, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum materiil, yaitu : segala hukum pokok yang mengatur kepentingankepentingan perseorangan. Termasuk dalam pengertian hukum perdata dalam arti luas ini adalah hukum dagang. Kedua, hukum perdata dalam arti sempit, dipakai sebagai lawan dari hukum dagang. Van Dunne mengartikan Hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya ; hak milik dan perikatan. Sedangkan Rachmawati mengartikan hukum perdata adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum perdata adalah Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
1. Hukum keluarga2. Hukum harta kekayaan
3. Hukum benda
4. Hukum Perikatan
5. Hukum Waris
Sistem Hukum Perdata di Indonesia. Sistem hukum perdata di Indonesia bersifat pluralism (beranekaagam). Keanekaragaman ini sudah berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda. Hal ini disebabkan adanya Pasal 163 IS dan Pasal 131 IS. Pada pasal 163 IS disebutkan bahwa golongan penduduk di Indonesia dibagi 3, yaitu:
1. Golongan eropah2. Golongan timur asing
3. Golongan bumi putera
Pasal 131 IS megatur mengenai hukum yang berlaku bagi golongan penduduk tersebut.
- Untuk golongan eropah berlaku hukum perdata eropah (BW)
- Untuk golongan timur asing tionghoa berlaku seluruh hukum perdata eropah dengan beberapa pengecualian dan tambahan. Untuk golongan timur asing bukan tiongho berlaku hukum perdata eropah dan hukum adatnya masing-masing.
- Untuk golongan bumi putera berlaku hukum adatnya masing-masing, kecuali yang mengadakan penundukan secara sukarela berdasarkan S. 1917 No. 12, yaitu: Tunduk pada seluruh hukum perdata eropah
- Tunduk pada sebagian hukum perdata eropah
- Tunduk pada perbuatan tertentu
- Tunduk secara diam-diam
Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa masalah di bahas dalam pembahasan ini, penulis mengkerucutkan berbagai masalah masalah epistemologi pada ilmu hukum perdata di Indonesia bukan secara global sehingga dengan demikian akan ditemukan titikfokus, dalam pembahasan makalah ini akan dibahas :
- Bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya ilmu hukum perdata diIndonesia ditinjau dari sejarah, subyek, obyek dan subtansinya?
- Bagaimana prosedur memperoleh ilmu dari obyeknya melalui proses berfikir dan karakteristik kebenaran hasil berpikir sebagai ilmu hukum ?
B. EPISTEMOLOGI DALAM ILMU HUKUM PERDATA
a. Dasar hukum perdata di Indonesia
Proses pembentukan hukum perdata di Indonesia bukanlah seperti benda yang jatuh dari langit akan tetapi secara bertahap dan terus menerus, akan tetapi harus mengandung kebenaran keilmuan merupakan hasil berpikir hakiki berupa generalisasi yang maknanya bersifat umum sementara implementasi dan operasionalnya dalam empiris selalu mungkin berbeda Misalnya makna keadilan, keberaniaan, perdamaian. Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada kitab Undang Undang hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. sebagian materi B.W sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan undang Undang RI miasanya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU kepailitan.
Pada 31 Oktober 1837 Mr. C.J.Scholten Van Oud Haaarlem diangkat menjadi Ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A.Van Vloten dan Mr.Meyer masing-masing sebgai anggota yang kemudian anggotanya diganti dengan Mr. J. Scheneither dan Mr.A.J. Van Nes. Indonesia diumumkan pada tangal 30 April 1847 melalui Staatsblaad no. 23 dan berlaku Januari 1848 dengan berlakunya asas konkordansi/asas persamaan, setelah Indonesia merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 pra amandemen :
Segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini. Berdasarkan aturan peralihan dalam undang undang dasar 1945 pra amandemen itu pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden mengadakan dan mengumumkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945 untuk lebih menegaskan berlakunya Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang dasar 1945.
KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang Undang baru berdasarkan Undang Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai Induk hukum perdata Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumoh, keberlakuan hukum produk dan peninggalan Belanda tersebut di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain :
- Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa “hukum Belanda masih berlaku di Indonesia. Tatanan hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, tetapi sebagai hukum nasional.
- Sepanjang hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan; dan
- Apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi.
Kaidah hukum perdata dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain bentuk, subyek hukum, dan substansinya. berdasarkan bentuk hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis, terdapat di dalam peraturan peraturan-peraturan perundang-undangan, seperti KUH Perdata, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun kaidah hukum tidak tertulis adalah kaidahkaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan bermasyarakat (kebiasaan/adat) seperti hukum adat dan hukum Islam.
Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan rechtsubjek (belanda) atau law of subject (inggris),pada umumnya rechtsubjek diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban”. menurut Algra, Pengertian subyek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban jadi mempunyai wewenang hukum (Rechtbevorgheid) adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban untuk menjadi subyek dari hak-hak yang menjadi subyek hukum adalah manusia dan hukum.
Subjek hukum perdata dibedakan menjadi dua macam, manusia dan badan hukum. Manusia dalam istilah biologis bahwa manusia yang berakal budi (mampumenguasai mahluk lainnya) dan secara yurisi dipersamakan dengan orang atau individu hal ini karena manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum.
Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi subyek hukum yaitu sebagi pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu, harta, kekayaan serta hak dan kewajiban.
Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subyek hukum. Dan dalam bahasa hukum maka obyek hukum disebut ‘Hak’ yang dapat dikuasai dan/atau dmiliki subyek hukum. Secara umum hak dapat dibedakan ;
- Hak Mutlak (absolut) yakni hak yang dimiliki oleh seseorang guna melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan setiap orang wajib menghrmati hak tersebut (HAM).
- Hak nisbi (relatif) yakni, hak yang lahir di kemudian yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk menuntut agar orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Substansi yang diatur dalam hukum perdata,yaitu pertama dalam hubungan keluarga dan kedua dalam pergaulan masyarakat. Dalam keluarga akan timbul orang (badan pribadi) dan hukum keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan harta kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris.
Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sedangkan menurut Titik Triwulan Tutik sumber hukum dalam ilmu pengetahuan hukum digunakan dalam beberapa pengertian antara lain ;
- Sumber hukum dalam pengertian sebagai ‘asalnya hukum’ ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu.
- Sumber hukum dalam pengertian sebagai ‘tempat’ ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Bentuknya berupa Undang Undang, kebiasaaan, traktat, yurisprudensi, atau doktrin dan terdapat dalam Undang undang 1945, ketetapan MPR,perpu, peraturan pemerintah, keppres, dan lainnya
- Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan ataupun perasaan akan hukum.
Dalam ilmu hukum, sumber hukum juga dapat dibedakan menjadi :
- sumber pengenalan hukum (kenbron vanhetrecht), sumber hukum yang mengharuskan untuk menyelidiki asal dan tempat dketemukannya hukum;
- sumber asal nilai-nilai yang menyebabkan timbulnya atau lahirnya aturan hukum (welbron van het recht) sumber hukum yang mengharuskan untuk membahas asal sumber nilai yang menyebabkan atau menjadi dasar hukum.
Menurut Satjipto Rahardjo sumber hukum terbagi dua :
- Sumber hukum yang bersifat hukum. Yaitu sumber hukum yang diakui oleh hukum dan secara langsung bisa menciptakan hukum.
- Sumber hukum bersifat sosial. Yaitu yang tidak dapat pengakuan secara formil oleh hukum sehingga tidak secara langsung dapat diterima sebagai hukum.1
Pada dasarnya sumber hukum perdata, meliputi sumber hukum materiil dan formal. Sumber hukum materiil adalah sumber yang menentukan isi hukum, yaitu tempat dimana materi hukum itu diambil. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan). Keadaan geografis, penelitian ilmiah, perundangan internasional, sedangkan sumber hukum formal,yaitu tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan cara atau bentuk yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku, misalnya UU, perjanjian antar negara, yurisprudensi, kebiasaan.
c. Kebenaran Ilmu dan Hukum
Kebenaran ilmu adalah hasil usaha manusia berpikir dan menyelidiki tentang pengetahuan dan keilmuan menghasilkan kebenaran nisbi, yang selalu dapat berubah dan berkembang. Ilmu berawal dari dorongan ingin tahu manusia yang sangat besar untuk tahu sesuatu yang menghasilkan “pengetahuan (knowladge)” yakni segala sesuatu yang diketahui manusia demi kesadaran manusiawinya. Manusia memiliki pengetahuan demi ingin tahunya yang tak terbatas, pengetahuan diterima manusia dengan atau tanpa menguji kebenarannya. Pengetahuan diterima dan dimiliki manusia sepanjang dapat memuaskan dorongan ingin tahunya.
Dalam hukum perdata yang mana merupakan hasil berfikir manusia seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam berbagai hal. Banyak Undang- Undang yang diubah atau dicabut karena tidak sesuai lagi. Sepanjang hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan dan Apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi. Disebut tidak berlaku bilamana terdapat Undang Undang yang bertentangan dapat diamandemenn oleh Anggota DPR dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi disebabkan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah: Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Hukum berkaitan erat dengan kesadaran seseorang to select and choose terhadap sejumlah obyek kepentingan yang ia ketahui hendak ia dahulukan (to be prejudiced infavour) atau ia akhirkan, setidaknya ada dua gatra yaitu gatra kognitif (sadar untuk tahu). Kedua adalah gatra efektif (sadar untuk membuat pilihan yang menyiratkan pemihakan).
Dalam legal awareness (kesadaran hukum), gatra kognitif merujuk pada pengetahuan seseorang tentang ada tidak aturan yang mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan atau tengah menjadi perhatian utama, sedangkan gatra efektifnya merujuk ke pelibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui itu merupakan sesuatu yang benar sehinga sudah seharusnya kalau ia turuti dan patuhi (atau merupakan ssuatu yang tidakbenar, jadi sudah seharusnya dilawan).
Aturan hukum sebagai perangkat ide dan dibahaskan secara hipotesis, menuntut untuk dikonkretkan dalam praktek kehidupan masyarakat (concretization).bagaimana keberadaan hukum dirasakan dalam kehidupan masyarakat, yaitu jika ada keadilan (justice) dalam tata hubungan sosial dalam masyarakat tersebut. Mengapa hukum harus ditaati (metanorm), karena demi eksistensi, kebebasan, dan ekuilibrium dalam hubungan antar individu dan antara individu dan masyarakatnya.
Epistemologi merupakan cara kerja atau proses yang membicarakan masalah asal muasal,sumber,metode, struktur dan validitas kebenaran dalam usaha/kegiatan manusia untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam rangkaian kekuasaan lembaga. Sedangkan hukum perdata merupakan peraturan yang mengatur hal-halyang sangat esensial bagi kebebasan individu, hak milik dan perikatan.
Subyek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban jadi mempunyai wewenang hukum sedangkan obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subyek hukum.
Kebenaran ilmu adalah hasil usaha manusia berpikir dan menyelidiki tentang pengetahuan dan keilmuan menghasilkan kebenaran nisbi, yang selalu dapat berubah dan berkembang. Begitu pula dengan kebenaran hukum yang bersumber dari ilmu sejauh mana hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundangundangan serta dibutuhkan dan Apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan., Hukum, Hakim, dan Masyarakat., Varia Peradilan tahun XXIV No. 280 : IKAHI, 2009
Hadari Nawawi, Power Point (Hand Out); Filsafat Ilmu (144 slide), Pontianak, 2010
Hadi Suyoto, Komitmen Hukum dan Kritik Legalisme bagi Hakim, Varia Peradilan No. 293 IKAHI, 2010
Rachmawati, Bahan Matrikulasi Hukum Perdata, Untan , 2010
Saptomo, Priyo., Power Point (Hand Out), Pengantar Ilmu Hukum , Pontianak : Untan, 2010
Surajiyo, filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara, 2008
Turiman, Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf", Disertasi UNDIP : Semarang, 2010
Tutik, Titik triwulan., Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional, Jakarta : Kencana ,2008.
Widjaya, Gunawan., Seri hukum Bisnis memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend recht) dalam Hukum Perdata, Jakarta : Raja Grafindo, 2006.
MENGGALI HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN ULAMA NU
SEBAGAI
jam'iyah sekaligus gerakan diniyah dan ijtima'iyah sejak awal berdirinya,
Nahdlatul Ulama (NU) meletakkan faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah sebagai
dasarnya. Ia menganut salah satu dari empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan
Hambali. Alih mazhab secara total atau pun dalam hal yang dipandang sebagai
kebutuhan (hajah) dimungkinkan terjadi, meskipun kenyataan sehari-hari
para ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab
Syafi'i.
Hampir dapat
dipastikan bahwa fatwa, petunjuk hukum dan keputusan hukum yang diberikan oleh
ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya
kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak selalu melawan budaya
konvensional- berpaling ke mazhab lain. Dalam struktur kepengurusannya, NU
mempunyai lembaga Syuriyah yang bertugas antara lain menyelenggarakan forum bahtsul
masail secara rutin. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang
hukum-hukum Islam, yang bertalian dengan masail fiqhiyyah mau pun
masalah ketauhidan dan bahkan tasawuf (thariqah). Forum ini biasanya
diikuti oleh Syuriyah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur
organisasi, termasuk para pengasuh pesantren.
Masalah-masalah
yang dibahas pada umumnya merupakan kejadian (waqi'ah) yang dialami oleh
anggota masyarakat, diajukan kepada Syuriyah oleh organisasi atau pun
perorangan. Masalah itu diinventarisasi oleh Syuriyah lalu diseleksi
berdasarkan skala prioritas pembahasannya. Kemacetan (mauquf) tidak
jarang terjadi di dalam pembahasan masalah semacam itu. Jalan berikutnya adalah
mengulang pembahasannya pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, dari ranting
ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke pengurus besar (pusat),
kemudian ke Munas (Musyawarah Nasional) dan terakhir kepada Muktarnar.
PENGERTIAN istinbath
al-ahkam di kalangan NU bukan mengarnbil hukurn secara langsung dari sumber
aslinya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Akan tetapi penggalian hukum dilakukan
dengan men-tathbiq-kan secara dinamis nash-nash fuqaha' -dalam hal ini
Syafi'iyah- dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.
Istinbath langsung
dari sumber primer (al-Qur'an dan al-Hadits) yang cenderung kepada pengertian
ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena
keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang
dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu istinbath
dalam batas mazhab di samping lebih praktis, dapat dilakukan oleh semua
ulama NU yang telah mampu memahami 'ibarat (uraian) kitab-kitab fiqih
sesuai dengan terminologinya yang baku.
Oleh karena itu
kalimat istinbath di kalangan NU terutma dalam kerja bahtsul masail Syuriyah,
tidak populer. Kalimat itu telah populerkan di kalangan ulama dengan konotasi
ijtihad mutlak, suatu aktivitas yang oleh ulama Syuriyah masih berat untuk
dilakukan. Sebagai gantinya, dipakai kalimat bahtsul masail yang artinya
membahas masalah-masalah waqi'ah melalui referensi (maraji') kutub
al-fuqha'.
SIKAP dasar
bermazhab telah menjadi pegangan NU sejak berdirinya. Secara konsekuen sikap
ini ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari referensi dan
maraji', berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara
sistematik dalam beberapa komponen; ibadah, mu'amalah, munakahah,
jinayat, qadla. Para ulama NU dan forum bahtsul masail mengarahkan
pengambilan huukum pada aqwal al-mujtahidin yang mutlaq mau pun
muntasib. Bila kebetulan mendapatkan qaul manshush (pendapat berdasar
nash eksplisit), maka qaul itulah yang dipegangi. Namun kalau tidak,
rnaka akan beralih pada qaul mukhoroj.
Bila terjadi
khilaf, maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli tarjih.
Sering juga ulama NU mengambil keputusan untuk sepakat dalam khilaf, akan
tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi
kebutuhan hajiyah (kebutahan), tahsiniyah (kebagusan) mau pun dlaruriyah
(darurat).
Mazhab yang
dianut oleh NU dalam
kehidupan sehari-hari adalah sesuai dengan mazhab yang berkembang dalam
masyarakat Indonesia, mazhab Syafi'i. Ini punya konsekuensi, para ulama NU
dalam fatwa pribadinya mau pun dalam forum bahtsul masail, hampir dapat
dipastikan selalu merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyah. Kepustakan ulama NU
pasti sarat dengan kitab- kitab Syafi'iyah, mulai dari yang paling kecil;
Safinatus Sholah karangan KH. Nawawi Banten sampai dengan yang paling
besar, rnisalnya al-Um, al-Majmu' dan lain sebagainya.
Sangat sulit
dijumpai dalam kepustakaan mereka, kitab-kitab selain Syafi'iyah, kecuali pada
akhir-akhir ini mulai ada koleksi kitab-kitab mazhab Hambali, Hanafi, dan
Maliki bagi sebagian kecil ulama. Kecuali harganya belum terjangkau oleh
sebagian besar ulama NU, kitab-kitab itu masih sulit diperoleh di Indonesia.
Timbul kesan
dari kenyataan ini, bahwa NU hanya bermazhab fi al-aqwal tidak dalam manahij
(metodologi). Padahal sebenarnya para ularna NU juga memegangi dan
mempelajari manhaj Imam Syafi'i. Hal ini tergambar dalam kepustakaan
mereka, kurikulum pesantren-pesantren yang mereka asuh. Kitab-kitab seperti, waraqat,
ghoyah al-Wushul, jam'u al-jawami', al-Mustasyfa, al-asybah wa
al-Nadhair, qowaid Ibni Abdissalam, Tarikhu al-Tasyri', dan lain-lain,
tidak hanya menjadi koleksi kepustakaan mereka, namun juga dibaca, diajarkan di
beberapa pesantren.
Metodologi
dalam hal ini digunakan untuk memperkuat pemahaman atas masail furu'iyah yang
ada pada kitab-kitab fiqih, di samping sering juga diterapkan untuk
mengambil langkah tandhir al-masail bi nadhoiriha, bukan untuk
istinbath al-ahkam min mashadiriha al-ashliyah.
Gagasan
perlunya konsep tajdid muncul di kalangan NU belakangan ini, mengingat makin
berkembangnya masalah dan peristiwa hukum yang ternyata belum terakomodasi oleh
teks-teks kitab fiqih, di samping munculnya ide kontekstualisasi kitab kuning.
Penyelenggaraan halaqah yang diikuti oleh beberapa ulama Syuriyah dan pengasuh
pesantren, sebagian untuk merespons gagasan itu. Kesepakatan telah dicapai,
dengan menambah dan memperluas muatan agenda bahtsul masail, tidak saja
meliputi persoalan hukum halal/haram, melainkan juga hal-hal yang bersifat
pengembangan pemikiran keislaman dan kajian-kajian kitab.
Disepakati juga
dalam forum itu, perlunya melengkapi referensi mazhab selain Syafi'i dan
perlunya disusun sistematika bahasan yang mencakup pengembangan metode-metode
dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan ketuntasan suatu
masalah. Mengenai konsep tajdid, PBNU sebelum Muktamar ke-28 di Yogyakarta
telah membentuk tim khusus untuk merumuskannya. Tim ini diketuai sendiri oleh
Rois Aam Kiai Achmad Siddiq (almarhum) dan saya sebagai wakilnya. Tim ini telah
berhasil rnerumuskan "Konsep Tajdid" dalam Pandangan NU.
FIQIH yang
dipahami NU dalam pengertian terminologis, sebagai ilmu tentang hukum syari'ah
(bukan i'tiqadiyah) yang berkaitan dengan amal manusia yang diambil dan
disimpulkan (muktasab) dari dalil dalil tafsili, adalah fiqih yang diletakkan
-oleh para perintisnya (mujtahidin)- pada dasar dasar pembentuknya; alQur'an,
al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam pembentukannya, fiqih selalu mempunyai
konteks dengan kehidupan nyata dan karena itu bersifat dinamis. Ini tergambar
dalam proses pembentukannya yang tidak lepas dari konteks lingkungan yang
sering disebut sebagai asbab al-nuzul bagi ayat al-Qur'an dan asbab al-wurud
bagi al-Sunnah. Namun konteks lingkungan seperti itu kurang diperhatikan di
kalangan NU. Ia hanya dipandang sebagai pelengkap yang memperkuat pemahaman,
karena yang menjadi fokus pembahasannya adalah norma-norma baku yang telah
dikodifikasikan dalam kitab-kitat furu' al-fiqih. Fungsi syarah, hasyiyah,
taqriraat dan ta'liqaat dipandang pula sebagai pelengkap yang
memperjelas pemahaman tersebut. Meskipun di dalam kitab-kitab syarah, hasyiyah,
ta'liqaat itu sering dijumpai kritik, penolakan (radd), counter,
perlawanan (i'tiradl) atas teks-teks matan yang dipelajari/dibahas,
namun hal ini kurang mendapat kajian serius.
Pembahasan
fiqih secara terpadu dan pengembangannya sangat lamban, bahkan kadang secara
eksklusif dipahami, antara ilmu fiqih dengan ilrnu lain yang punya diferensiasi
tersendiri, seolah-olah tidak ada hubungannya. Padahal para ulama penyusun dan
pembentuk fiqih dahulu selalu mengintegrasikan ilmu-ilmu di luar fiqih ke dalam
fiqih untuk menentukan kesimpulan hukum bagi suatu masalah. Misalnya ilmu falak
(hisab) dan ikhtilaf al-mathla' dalam hal penentuan awal Ramadan
dan Syawal, ma'rifatu al-qiblah dan al-waqti dalam hal shalat dan
penemuan obat-obatan dalam kontrasepsi (man'u al-hamli/ibtho'u
al-hamli) dalam bab nikah.
Namun sekarang
halaqah dan muktamar telah merekomendasikan, agar pada setiap masalah yang akan
dibahas Syuriyah diberi tashawwur al-masa'il (abstraksi), sehingga dapat
jelas masalahnya. Kepastian hukum bisa diputuskan secara terpadu melibatkan
orang-orang ahli dan profesional. Ini penting artinya bagi upaya
mengintegrasikan disiplin-disiplin ilmu lain ke dalam wilayah fiqih, untuk
memperoleh alternatif pemecahan masalah tanpa ada resiko hukum.
IJTIHAD di
kalangan ulama NU dipahami sebagai upaya berpikir secara maksimal untuk istinbath
(menggali) hukum syar'i yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia secara
langsung dari dalil tafshili (al-Qur'an dan Sunnah). Ini adalah
pengertian ijtihad muthlaq, pelakunya disebut mujtahid muthlaq. Meskipun
dipertentangkan, apakah sekarang ini boleh melakukan ijtihad muthlaq atau
tidak, namun para ulama nampaknya sepakat, perlu ada syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan tertentu bagi mujtahid muthlaq.
Di bawah ini,
ada tingkat ijtihad fi al-mahab, pelakunya disebut mujtahid fi
al-mazhab, lalu di bawahnya lagi ada ijtihad fatwa, pelakunya disebut
mujtahid fatwa. Mujtahid tingkat kedua itu, ialah mereka yang mampu meng-istinbath
hukum dari kaidah-kaidah imam mazhab (mujtahid muthlaq) yang
diikuti. Misalnya Imam al-Muzani, pengikut mazhab Syafi'i. Sedangkan mujtahid
fatwa adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan mentarjih antara dua
qaul yang di-muthlaq-kan oleh Imam Mujtahid yang dianutnya. Misalnya
Imam al-Nawawi dan Imam al-Rofi'i, penganut Imarn Syafi'i.
Di dalam kitab al-Fawaid
al-Makkiyah diuraikan, tingkatan ulama fiqih itu ada enam. Pertama mujtahid
mustaqil, setingkat al-Syafi'i. Kedua mujtahid muntasib, setingkat
Imam al-Muzani. Ketiga ashhabu al-wujuh, setingkat Imam al-Qaffal.
Keempat mujtahid fatwa, setingkat Imam al-Nawawi dan Imam al-Rofi'i.
Kelima pemikir yang mampu mentarjih antar dua pendapat syaikhoni
(dua Imam) yang berbeda, misalnya Imam al-Asnawi. Keenam hamalatu al-fiqh,
yaitu ulama-ulama yang menguasai aqwal (pendapat-pendapat) para Imam.
Taqlid bagi NU,
sesuai dengan pengertiannya yang telah ditulis dalam kitab-kitab Syafi'iyah,
ialah mengambil atau mengamalkan pendapat orang lain tanpa tahu dalil-dalilnya
atau hujjahnya. Tentang status hukumnya, taqlid di bidang fiqih
(bukan aqidah) ada beberapa pendapat yang cukup panjang pembahasannya. Dalam
hal ini Dr. Said Ramadlan mengutip kata Imam Ibnu al-Qoyyim yang disetujui oleh
beberapa ulama sebagai berikut. Bahwa telah lengkapnya kitab-kitab al-Sunan
saja belum cukup untuk dijadikan landasan fatwa, tetapi juga diperlukan tingkat
kemampuan istinbath dan keahlian berfikir dan menganalisa. Bagi yang
tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ia berkewajiban mengikuti firman Allah:
fas'alu ahla al-dzikri in kuntum laa ta'lamun, yang salah satu pengertiannya
adalah taqlid.
Ibnu Khaldun
juga menceritakan, para Shahabat tidak semuanya ahli fatwa. Begitu pula para
Tabi'in. Ini berarti sebagian para Shahabat dan Tabi'in yang paling banyak
jumlahnya, adalah bertaqlid kepada mereka yang ahli fatwa. Tidak ada satupun
dari sahabat dan tabi'in mengingkari taqlid. Irnam al-Ghozali dalam kitabnya
al-Mustashfa mengatakan, para Shahabat telah sepakat (ijma') mengenai keharusan
bertaqlid bagi orang awam.
Fatwa para
mujtahid dan hukum-hukum yang telah dihasilkan dari istinbath dan
ijtihadnya, telah absah sebagai dalil bagi kalangan ahli taqlid. Imam
al-Syatibi mengatakan, fatwa-fatwa kaum mujtahidin bagi orang awam adalah
seperti beberapa dalil syar'i bagi para mujtahidin. Itulah sebabnya, maka
kita-kitab fiqih di kalangan ulama Syafi'iyah menjadi penting dan berkembang
dalam ratusan bahkan rnungkin ribuan judul dengan berbagai analisis, penjelasan
dan tidak jarang berbagai kritik (intiqad dan radd).
Kitab yang
besar diringkas menjadi mukhtashor, nadhom dan matan.
Sebaliknya, kitab yang kecil diberi syarah dan hasyiyah menjadi
berjilid-jilid. Sampai pun tokoh ulama Indonesia, Syeikh Mahfudh al-Tarmasi
(dari Termas Jawa Timur) menulis hasyiyah kitab Mauhibah empat
jilid, bahkan lima jilid (yang terakhir belum dicetak).
Kedudukan
kitab-kitab tersebut menjadi seperti periwayatan dalam Hadits/al-Sunnah. Kalau
dalam al-Sunnah ada mustanad riwayah; bi al-sama' kemudian bi
al-qira'ah dan lalu bi al-ijazah, maka para ulama dalam menerima dan
mengajarkan kitab-kitab itu pun menggunakan mustanad tersebut dengan
silsilah sanad yang langsung, berturut-turut sampai kepada para penulisnya
(mu'allif) bahkan sampai kepada Imam al-Syafi'i (atau panutan mazhabnya).
ISTILAH talfiq
muncul dalarn pembahasan, apakah ahli taqlid harus memilih satu mazhab
tertentu dari sekian banyak mazhab para mujtahidin? Kalau harus demikian,
apakah dibolehkan pindah mazhab secara keselurahan atau hanya dalam masalah
tertentu saja? Ataukah tidak harus demikian, sehingga mereka bebas memilih qaul
tertentu saja dari sekian mazhab yang standar dan bebas berpindah-pindah mazhab
sesuai dengan kebutahan?
Beberapa
pertanyaan di atas memang telah menjadi perdebatan Ulama. Imam Zakaria
Al-Anshary dalam kitabnya Lubbu al-Ushul mengatakan, yang paling shahih
adalah, muqallid wajib menetapi salah satu mazhab tertentu yang diyakini
lebih rajih daripada yang lain atau sama. Namun begitu, mereka
diperbolehkan pindah ke mazhab lain. Dalam hal ini para ulama mensyaratkan
beberapa hal yang antara lain, tidak diperkenankan bersikap talfiq dengan
cara mengambil yang paling ringan (tatabbu al-rukhosh) dan beberapa aqwal
al-madzahib (pendapat mazhab).
Talfiq secara
harfiyah dapat diartikan melipatkan dua sisi sesuatu menjadi satu. Namun talfiq
dalam hal taqlid ini, berarti menyatukan dua qaul dari dua mazhab
yang berbeda ke dalam problema tertentu, sehingga menjadi satu komponen hukum
yang tidak menjadi pendapat (qaul) bagi dua mazhab tersebut.
Misalnya dalam
hal berwudlu; Imam Syafi'i tidak mewajibkan menggosokan anggota badan yang
dibasuh, sedangkan Imam Malik mewajibkannya. Dalam hal meraba farji Imam
Syafi'i berpendapat, hal itu membatalkan wudlu secara muthlaq, sedangkan Imam
Malik berpendapat, tidak membatalkan bila tanpa syahwat. Bila seseorang
berwudlu dan tidak menggosok anggota badan karena taqlid kepada Imam
Syafi'i namun kemudian meraba farji tanpa ada rasa syahwat, maka batallah
wudlunya. Bila ia kemudian melakukan shalat, maka shalatnya juga batal, dengan
kesepakatan kedua Imam ini. Karena ketika ia meraba farji -walaupun tanpa
syahwat- rnaka wudlunya telah batal menurut Syafi'i. Begitu juga ketika ia
tidak menggosok anggota badan pada wakt wudlu, maka wudlunya tidak sah menurut
Imam Malik.
RUMUSAN hukum
hasil produk bahtsul masail Syuriyah NU, bukan merupakan keputusan akhir. Masih
dimungkinkan adanya koreksi dan peninjauan ulang bila diperlukan. Bila di
kemudian hari ada salah seorang ulama -meskipun bukan peserta forum Syuriyah-
menemukan nash/qaul atau 'ibarat lain dari salah satu kitab dan ternyata
bertentangan dengan keputusan tersebut, maka keputusan itu bisa ditinjau
kembali dalam forum yang sama.
Tidak ada
perbedaan, antara pendapat ulama senior maupun yunior, antara yang sepuh dan
yang muda dan antara kiai dan santri. Karena dalam dialog hukum ini yang paling
mendasar adalah benar atau tepatnya pengambilan hukum sesuai dengan substansi
masalah dan latar belakangnya.
Pemilihan dalam
tarjih antara dua qaul dilakukan menurut hasil pentarjihan dari para
ahli tarjih yang diuraikan dengan rumus-rumus yang baku dalam isthilahu
al-fuqha' al-Syafi'iyah. Misalnya al-Adhar, al-Masyhur, al-Ashahh,
al-Shahih, al-Aujah dan lain sebagainya dari shighat tarjih.
Ini berarti bahwa forum Syuriyah tidak melakukan tarjih secara langsung,
tetapi hanya kadang-kadang menentukan pilihan tertentu sebagai sikap atas dasar
perimbangan kebutuhan.
Hasil keputusan
bahtsul masail Syuriyah NU itu, oleh cabang-cabang dan ranting disebar luaskan
melalui kelompok-kelornpok pengajian rutin, majelis Jumat dan kemudian
dipedomani, dijadikan rujukan oleh warga NU khususnya, serta masyarakat pada
umunya. Para kiai/ulama NU dalam memberikan petunjuk hukum kepada
rnasyarakatnya juga merujuk kepada keputusan forum tersebut.
Hal ini bukan karena keputusan itu
mengikat warga NU, namun karena kepercayann dan rasa mantap warga NU dan
masyarakat terhadap produk Syuriyah NU. Meskipun masyarakat atau warga NU tahu,
proses pengambilan keputusan dalam forum itu terdapat perdebatan yang sengit
misalnya, namun bila keputusan telah diambil, masyarakat dan warga NU mengikuti
keputusan itu tanpa ada rasa keterikatan-paksa, tetapi justru dengan kesadaran
yang mantap, yang mungkin dipengaruhi oleh budaya paternalistik.
Sebagai kesimpulan dari pembahasan
mengenai istinbath al-ahkam dalam kerja babtsul masail Syuriyah NU,
dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
- Kerja bahtsul masail NU mengambil hukum yang manshush
maupun mukhorroj dari kitab-kitab fiqih mazhab, bukan langsung
dari sumber al-Qur'an dan al-Sunnah. Ini sesuai dengan sikap yang dipilih
yaitu bermazhab, yang berarti bertaqlid dan tidak berijtihad muthlaq,
ijtihad mazhab maupun ijtihad fatwa.
- Metodologi ushul al-fiqh dan qawa'id
al-fiqhiyah dalam bahtsul masail, digunakan sebagai penguat atas
keputusan yang diambil, apalagi bila diperlukan tandhir dan untuk
mengembangkan wawasan fiqih.
- Ijtihad,
taqlid dan talfiq dipahami oleh NU sesuai dengan ketentuan
dan pengertian para ulama Syafi'iyah.
- Referensi para ulama NU sebagian besar adalah
kitab-kitab Syafi'iyah.
- Keputusan bahtsul masail Syuriyah NU tidak mengikat
secara organisatoris bagi warganya.
Syariat dan Fiqih
Syari'at Islam
mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang di dalam fiqih sosial
menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, muqayyadah (terikat
oleh syarat dan rukun) mau pun muthlaqah (teknik operasionalnya tidak
terilkat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antara
sesama manusia dalarn bentuk mu'asyarah (pergaulan) mau pun mu'amalah
(hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Di samping itu ia juga
mengatur hubungan dan tata cara berkeluarga, yang dirurnuskan dalam komponen rnunakahah.
Untuk menata pergaulan yang menjamin ketenteraman dan keadilan, ia juga punya
aturan yang dijabarkan dalam komponen jinayah, jihad, dan qadla'.
Beberapa
komponen fiqih di atas merupakan teknis operasional dari lima tujuan prinsip
dalam syari'at Islam (maqashid al-syari'ah), yaitu memelihara -dalam
arti luas- agama, akal, jiwa, nasab (keturunan) dan harta benda.
Komponen-kornponen itu secara bulat dan terpadu menata bidang-bidang pokok dari
kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan taklifat untuk
mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi atau sa'adatud darain sebagai
tujuan hidupnya.
Unsur-unsur
kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, bersifat saling mempengaruhi.
Apabila hal itu dikaitkan dengan syari'at Islam yang dijabarkan fiqih sosial
dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam maqashid al syari'ah, maka akan
jelas, syari'at Is]am mempunyai sasaran yang mendasar, yakni kesejahteraan
lahir batin bagi setiap manusia. Berarti, bahwa manusia merupakan sasaran,
sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan
dimaksud.
dikutip dari buku Nuansa Fiqih Sosial oleh KH. Sahal Mahfud
Kisah Imam Syafii dan Para Penghasudnya
Dihikayatkan bahwa ada sebagian ulama terkemuka di Iraq yang merasa dengki dan iri hati terhadap Imam asy-Syafi’i dan berupaya untuk menjatuhkannya. Hal ini dikarenakan keung-gulan Imam asy-Syafi’i atas mereka di dalam ilmu dan hikmah, di samping karena beliau mendapatkan tempat yang khusus di hati para penuntut ilmu sehingga mereka begitu antusias menghadiri majlisnya saja dan merasa begitu puas dengan pendapat dan kapasitas keilmuannya. Karena itu, para pendengki tersebut bersepakat untuk menjatuhkan Imam asy-Syafi’i. Caranya, mereka akan mengajukan beberapa pertanyaan yang rumit dalam ben-tuk teka-teki untuk menguji kecerdasannya dan seberapa dalam ilmunya di hadapan sang khalifah yang baik, Harun ar-Rasyid. Khalifah memang sangat menyukai Imam asy-Syafi’i dan banyak memujinya. Setelah menyiapkan beberapa pertanyaan tersebut, para pendengki tersebut memberi-tahu sang khalifah perihal keinginan mereka untuk menguji Imam asy-Syafi’i. Sang khalifah pun hadir dan mendengar langsung lon-taran beberapa pertanyaan tersebut yang dijawab oleh Imam asy-Syafi’i dengan begitu cerdas dan amat fasih. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti berikut:
Para Pendengki (Selanjutnya disebut: PP) :
Apa pendapatmu mengenai seorang laki-laki yang menyembelih seekor kambing di rumah-nya, kemudian dia keluar sebentar untuk suatu keperluan lalu kembali lagi seraya berkata kepada keluarganya, “Makanlah oleh kalian kambing ini karena ia sudah haram bagiku.’ Lalu dijawab oleh keluarganya pula, “Ia juga haram bagi kami.” (bagaimana hal ini bisa ter-jadi.?-red.,)
Imam asy-Syafi’i (Selanjutnya disebut: IS):
Sesungguhnya orang ini dulunya seorang yang musyrik, menyembelih kambing atas nama berhala, lalu keluar dari rumahnya untuk se-bagian keperluan lalu diberi hidayah oleh Allah sehingga masuk Islam, maka kambing itu pun jadi haram baginya. Dan ketika mengetahui ia masuk Islam, keluarganya pun masuk Islam se-hingga kambing itu juga haram bagi mereka.
PERTANYAAN ke –2 PP:
PERTANYAAN ke –2 PP:
Ada dua orang Muslim yang berakal mi-num khamar, lalu salah satunya diganjar hu-kum Hadd (dicambuk 80 kali-red.,) tetapi yang satunya tidak diapa-apakan. (kenapa bisa demikian.?-red.,)
IS: Sesungguhnya salah seorang di antara mereka berdua ini sudah baligh dan yang satunya lagi masih bocah (belum baligh).
PERTANYAAN-3 PP:
Ada lima orang menzinahi seorang wanita, lalu orang pertama divonis bunuh, orang kedua dirajam (dilempar dengan batu hingga mati-red.,), orang ketiga dikenai hukum hadd (cambuk seratus kali-red.,), orang keempat hanya dikenai setengah hukum hadd sedangkan orang kelima dibebaskan (tidak dikenai apa-apa). (Kenapa bisa demikian.?-red.,)
Ada lima orang menzinahi seorang wanita, lalu orang pertama divonis bunuh, orang kedua dirajam (dilempar dengan batu hingga mati-red.,), orang ketiga dikenai hukum hadd (cambuk seratus kali-red.,), orang keempat hanya dikenai setengah hukum hadd sedangkan orang kelima dibebaskan (tidak dikenai apa-apa). (Kenapa bisa demikian.?-red.,)
IS: Karena orang pertama tersebut telah menghalalkan zina sehingga divonis murtad dan wajib dibunuh, orang kedua adalah seo-rang yang Muhshan (sudah menikah), orang ketiga adalah seorang yang Ghairu Muhshan (belum menikah), orang keempat adalah seo-rang budak sedangkan orang kelima adalah seorang yang gila.
PERTANYAAN-4 PP:
Seorang laki-laki mengerjakan shalat, lalu tatkala memberi salam ke kanan isterinya menjadi ditalak, tatkala memberi salam ke kiri batallah shalatnya serta tatkala melihat ke langit, dia malah wajib membayar 1000 dirham. (kenapa bisa begitu.?-red.,)
Seorang laki-laki mengerjakan shalat, lalu tatkala memberi salam ke kanan isterinya menjadi ditalak, tatkala memberi salam ke kiri batallah shalatnya serta tatkala melihat ke langit, dia malah wajib membayar 1000 dirham. (kenapa bisa begitu.?-red.,)
IS: Tatkala memberi salam ke kanan, ia melihat seseorang yang telah ia nikahi isterinya saat dia menghilang (dalam pencarian), maka ketika ia melihatnya (suami lama ister-inya tersebut) sudah hadir, ditalaklah isterinya tersebut dan tatkala menoleh ke arah kirinya, dia melihat ada najis sehingga batal-lah shalatnya, lalu ketika menengadah ke langit, dia melihat bulan sabit telah nampak di sana sementara ia punya hutang sebesar 1000 dirham yang harus dibayarnya pada awal bulan begitu nampak bulan sabit tersebut (karena dia harus membayar hutang tersebut pada awal bulan hijriah-red.,).
PERTANYAAN-5 PP:
Ada seorang imam melakukan shalat bersama empat orang jama’ah di masjid, lalu masuklah seorang laki-laki dan ikut me-lakukan shalat di samping kanan sang imam. Tatkala imam memberi salam ke kanan dan melihat orang tersebut, maka ia wajib dieksekusi mati sedangkan empat orang yang bersamanya harus dihukum cambuk sedangkan masjid tersebut wajib dihancurkan, (bagaimana bisa demikian.?-red.,)
Ada seorang imam melakukan shalat bersama empat orang jama’ah di masjid, lalu masuklah seorang laki-laki dan ikut me-lakukan shalat di samping kanan sang imam. Tatkala imam memberi salam ke kanan dan melihat orang tersebut, maka ia wajib dieksekusi mati sedangkan empat orang yang bersamanya harus dihukum cambuk sedangkan masjid tersebut wajib dihancurkan, (bagaimana bisa demikian.?-red.,)
IS: Sesungguhnya lelaki yang datang itu du-lunya memiliki seorang isteri, lalu dia beper-gian dan meninggalkannya (mantan ister-inya tersebut) di rumah saudaranya lantas si imam ini membunuh saudaranya tersebut dan mengklaim bahwa perempuan itu adalah isteri korban yang dikawininya (padahal ia adalah saudara perempuan si korban-red.,) lantas ke-empat orang yang melakukan shalat bersamanya itu bersaksi atas hal itu (bersaksi dusta-red.,), sedangkan masjid tersebut dulunya adalah rumah si korban (saudara laki-laki si wanita yang jadi isterinya-red.,) lalu dijadikan oleh si imam sebagai masjid (sehingga wajib dihancurkan-red.,).
PERTANYAAN- 6 PP:
Apa pendapatmu mengenai seorang laki-laki yang memiliki budak namun melarikan diri, lalu orang ini berkata, “Dia bebas(merdeka) jika aku makan, hingga aku mene-mukannya (alias: aku tidak akan makan hingga bisa menemukannya dan bila aku tern-yata makan sebelum menemukannya, maka status budak tersebut adalah bebas/merdeka-red.,), bagaimana jalan keluar baginya dari ucapannya tersebut?
Apa pendapatmu mengenai seorang laki-laki yang memiliki budak namun melarikan diri, lalu orang ini berkata, “Dia bebas(merdeka) jika aku makan, hingga aku mene-mukannya (alias: aku tidak akan makan hingga bisa menemukannya dan bila aku tern-yata makan sebelum menemukannya, maka status budak tersebut adalah bebas/merdeka-red.,), bagaimana jalan keluar baginya dari ucapannya tersebut?
IS: Ia hibahkan saja budak tersebut kepada se-bagian anak-anaknya kemudian dia makan, kemudian setelah itu ia menarik kembali hi-bahnya tersebut.
PERTANYAAN- 7 PP:
Ada dua orang wanita bertemu dengan dua orang anak laki-laki, lalu kedua wanita tersebut berkata, “Selamat datang wahai kedua anak kami, kedua suami kami dan kedua anak dari kedua suami kami.” (bagaimana gambarannya?-red.,)
Ada dua orang wanita bertemu dengan dua orang anak laki-laki, lalu kedua wanita tersebut berkata, “Selamat datang wahai kedua anak kami, kedua suami kami dan kedua anak dari kedua suami kami.” (bagaimana gambarannya?-red.,)
IS: Sesungguhnya kedua anak laki-laki itu adalah dua anak dari masing-masing wanita tersebut, lalu masing-masing wanita itu meni-kah dengan anak laki-laki temannya (kawin si-lang-red.,), maka jadilah kedua anak laki-laki itu sebagai kedua anak mereka berdua, kedua suami mereka berdua dan kedua anak dari kedua suami mereka.
PERTANYAAN- 8 PP:
Seorang laki-laki mengambil sebuah wa-dah air untuk minum, lalu dia hanya bisa meminum separuhnya yang halal baginya se-dangkan sisanya menjadi haram baginya, (bagaimana bisa terjadi.?-red.,)
Seorang laki-laki mengambil sebuah wa-dah air untuk minum, lalu dia hanya bisa meminum separuhnya yang halal baginya se-dangkan sisanya menjadi haram baginya, (bagaimana bisa terjadi.?-red.,)
iIS: Sesungguhnya laki-laki itu telah meminum separuh air di wadah, lalu ketika meminum separuhnya lagi ia mengalami ‘mimisan’ se-hingga darah menetes ke wadah itu sehingga membuat darah bercampur dengan air. Maka, jadilah ia (sisanya tersebut) haram baginya.
PERTANYAAN ke- 9 PP:
Ada seorang laki-laki memberi kantong yang terisi penuh dan telah disegel kepada isterinya, lalu ia meminta kepada isterinya tersebut untuk mengosongkan isinya dengan syarat tidak membuka, merobek, menghan-curkan segel atau membakarnya sebab bila ia melakukan salah satu dari hal tersebut, maka ia ditalak. (apa yang harus dilakukan sang is-teri.?-red.,)
Ada seorang laki-laki memberi kantong yang terisi penuh dan telah disegel kepada isterinya, lalu ia meminta kepada isterinya tersebut untuk mengosongkan isinya dengan syarat tidak membuka, merobek, menghan-curkan segel atau membakarnya sebab bila ia melakukan salah satu dari hal tersebut, maka ia ditalak. (apa yang harus dilakukan sang is-teri.?-red.,)
IS: Sesungguhya kantong itu terisi penuh oleh gula atau garam sehingga apa yang harus dila-kukan wanita hanyalah mencelupkannya ke dalam air hingga ia mencair sendiri.
PERTANYAAN ke- 10 PP:
Seorang laki-laki dan wanita melihat dua orang anak laki-laki di jalan, lalu keduanya mencium kedua anak laki-laki tersebut. Dan tatkala keduanya ditanyai mengenai tindakan mereka itu, si laki-laki itu menjawab, “Ayahku adalah kakek dari kedua anak laki-laki itu dan saudaraku adalah paman keduanya sedang-kan isteriku adalah isteri ayahnya.” Sedang-kan si wanita menjawab, “Ibuku adalah nenek keduanya dan saudara perempuanku adalah bibinya (dari pihak ibu).” (siapa sebenarnya kedua anak itu bagi kedua orang tersebut.?-red.,)
Seorang laki-laki dan wanita melihat dua orang anak laki-laki di jalan, lalu keduanya mencium kedua anak laki-laki tersebut. Dan tatkala keduanya ditanyai mengenai tindakan mereka itu, si laki-laki itu menjawab, “Ayahku adalah kakek dari kedua anak laki-laki itu dan saudaraku adalah paman keduanya sedang-kan isteriku adalah isteri ayahnya.” Sedang-kan si wanita menjawab, “Ibuku adalah nenek keduanya dan saudara perempuanku adalah bibinya (dari pihak ibu).” (siapa sebenarnya kedua anak itu bagi kedua orang tersebut.?-red.,)
IS: Sesungguhnya laki-laki itu tak lain adalah ayah kedua anak laki-laki itu sedangkan wanita itu adalah ibu mereka berdua.
PERTANYAAN- 11 PP:
Ada dua orang laki-laki berada di atas loteng rumah, lalu salah seorang dari mereka jatuh dan tewas. Sebagai konsekuensinya, is-teri orang yang tewas tersebut menjadi haram bagi temannya yang satu lagi. (bagaimana ini bisa terjadi.?-red.
IS: Sesungguhnya laki-laki yang jatuh lalu tewas itu adalah orang (majikan/tuan) yang telah menikahkan putrinya dengan budaknya yang bersamanya di atas loteng tersebut (yang se-lamat), maka tatkala ia tewas, putrinya tersebut mewarisinya sehingga menjadi pemilik bu-dak yang tidak lain suaminya tersebut, maka jadilah ia (putri majikannya tersebut) haram baginya.
Sampai di sini, sang khalifah Harun ar-Rasyid yang menghadiri perdebatan tersebut tidak mampu menyembunyikan rasa kagumnya terhadap kecerdasan Imam asy-Syafi’i, spontanitasnya, kebagusan pemahamannya dan keindahan ilmunya seraya berkata,:
“Maha suci Allah atas karunianya kepada Bani ‘Abdi Manaf; engkau telah menjelaskan dengan baik dan menafsirkan dengan begitu menawan serta mengungkapkan dengan begitu fasih.”
Maka berkatalah Imam asy-Syafi’i, :
“Semoga Allah memanjangkan umur Amirul Mukminin. Aku mau mengajukan kepada para ulama tersebut satu pertanyaan saja yang bila mereka dapat menjawabnya, maka alhamdulillah sedang bila tidak bisa, aku berharap Amirul Mukminin dapat mengekang keusilan mereka terhadapku.”
“Ya, itu hakmu, silahkan ajukan pertanyaanmu kepada mereka, wahai asy-Syafi’i,?” kata sang khalifah
Imam Syafii mengajukan pertanyaan kepada mereka :
“Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebanyak 600 dirham namun saudara wanitanya hanya mendapatkan bagian 1 dirham saja dari wari-san tersebut, bagaimana cara membagikan warisan tersebut,?”
Maka, masing-masing dari para ulama terse-but saling memandang satu sama lain begitu lama namun tidak seorang pun dari mereka yang mampu menjawab satu pertanyaan tersebut sehingga tampak keringat membanjiri jidat mereka.
Dan setelah begitu lama mereka hanya terdiam, berkatalah sang khalifah, “Ayo, katakan kepada mereka apa jawabannya.!”
Sampai di sini, sang khalifah Harun ar-Rasyid yang menghadiri perdebatan tersebut tidak mampu menyembunyikan rasa kagumnya terhadap kecerdasan Imam asy-Syafi’i, spontanitasnya, kebagusan pemahamannya dan keindahan ilmunya seraya berkata,:
“Maha suci Allah atas karunianya kepada Bani ‘Abdi Manaf; engkau telah menjelaskan dengan baik dan menafsirkan dengan begitu menawan serta mengungkapkan dengan begitu fasih.”
Maka berkatalah Imam asy-Syafi’i, :
“Semoga Allah memanjangkan umur Amirul Mukminin. Aku mau mengajukan kepada para ulama tersebut satu pertanyaan saja yang bila mereka dapat menjawabnya, maka alhamdulillah sedang bila tidak bisa, aku berharap Amirul Mukminin dapat mengekang keusilan mereka terhadapku.”
“Ya, itu hakmu, silahkan ajukan pertanyaanmu kepada mereka, wahai asy-Syafi’i,?” kata sang khalifah
Imam Syafii mengajukan pertanyaan kepada mereka :
“Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebanyak 600 dirham namun saudara wanitanya hanya mendapatkan bagian 1 dirham saja dari wari-san tersebut, bagaimana cara membagikan warisan tersebut,?”
Maka, masing-masing dari para ulama terse-but saling memandang satu sama lain begitu lama namun tidak seorang pun dari mereka yang mampu menjawab satu pertanyaan tersebut sehingga tampak keringat membanjiri jidat mereka.
Dan setelah begitu lama mereka hanya terdiam, berkatalah sang khalifah, “Ayo, katakan kepada mereka apa jawabannya.!”
“Orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris; dua anak perempuan, seorang ibu, seorang isteri, dua belas orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Jadi, dua anak perempuannya itu mendapatkan dua pertiganya, yaitu 400 dirham; si ibu mendapatkan seperenam, yaitu 100 dirham; isteri mendapatkan seperdelapan, yaitu 75 dirham; dua belas saudara laki-lakinya mendapatkan 24 dirham (masing-masing 2 dirham) sehingga sisanya yang satu dirham lagi itu menjadi jatah saudara perem-puannya tersebut,” jawab Imam asy-Syafi’i setelah orang-orang yang ingin men-jatuhkannya di hadapan khalifah yang amat mencintainya itu berbuat nekad terhadapnya. Dan jawaban Imam asy-Syafi’i tersebut mem-buat sang khalifah tersenyum seraya berkata, “Semoga Allah memperbanyak pada keluarga besarku orang sepertimu.” Lalu beliau memberi hadiah kepada Imam asy-Syafi’i sebanyak 2000 dirham. Hadiah itu diterimanya, lalu dibagi-bagikannya kepada para pelayan istana dan para pengawal.
________________ (SUMBER: Mi`ah Qishshah Wa Qishshah Fi Aniis ash-Shaalihiin Wa Samiir al-Muttaqiin karya Muhammad Amin al-Jundy, Juz.II, h.3-10) - sebagaimana disalin oleh As-Sofwah.or.id
